SERDANG BEDAGAI, kedannews.com – Kelompok Mahasiswa dan Rakyat Cinta Sergai menggelar demonstrasi damai di tepi Jalinsum, tepatnya di depan Kantor DPRD Serdang Bedagai (Sergai), bertepatan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Sergai periode 2024-2029, Senin, 28 Oktober 2024. Aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat Sergai terkait dugaan korupsi dan meningkatnya tindak kejahatan di wilayah tersebut.
Usai membagikan selebaran berisi tuntutan aksi kepada pengguna jalan, massa melanjutkan aksi mereka di depan Gedung DPRD Sergai dan Polres Sergai. Pandu, koordinator aksi, dalam orasinya di depan Gedung DPRD menegaskan pentingnya fungsi pengawasan yang harus dipegang oleh anggota DPRD.
“Anggota DPRD Kabupaten Sergai harus mencerminkan trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu, sebagai lembaga pengawas,” ujar Pandu. Ia menambahkan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja eksekutif agar lebih pro-rakyat.
Pandu juga menyampaikan kritiknya kepada anggota DPRD yang baru dilantik. “Bapak-bapak sekarang memakai jas, dasi, dan baju putih yang sangat gagah dan keren, tapi perlu diketahui, perlu diingat kembali, bapak itu berasal dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, dan menyuarakan kepentingan rakyat. Banyak rakyat Serdang Bedagai yang mengeluh, tetapi sedikit yang berani untuk bersuara,” katanya di depan para anggota DPRD Sergai.
Ia juga mengusulkan agar anggota DPRD yang baru dilantik segera turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua sementara DPRD Sergai, Togar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para demonstran. “Terima kasih kalian datang mengingatkan anggota DPRD yang baru saja dilantik. Aspirasi kalian akan kami bahas,” ujar Togar.
Togar menambahkan bahwa untuk menanggapi tuntutan ini, dirinya perlu mempersiapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terlebih dahulu. “Nanti kalian akan saya panggil, lebih enak nanti kita di ruangan yang sejuk, mau marah atau berdebat, samalah kita di sana,” ujarnya, didampingi oleh Suherman, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Di sela-sela dialog tersebut, Togar, yang juga politisi PDIP, menegaskan bahwa aspirasi rakyat akan menjadi perhatian mereka, terutama isu-isu seperti praktik pukat harimau yang selama ini meresahkan warga. Suherman menambahkan, “Isu pukat harimau ini sudah lama saya dengar karena Sentang itu Dapil saya. Insya Allah nanti kita akan kerjasama. Semua masalah ada solusinya,” ungkapnya.
Namun, setelah audiensi, massa aksi mengungkapkan kekecewaannya karena surat perjanjian demonstrasi belum ditandatangani oleh Ketua sementara DPRD.
Aksi berlanjut ke Polres Sergai, di mana Pandu menyerukan agar dugaan korupsi pada proyek Alun-Alun Sergai segera diusut tuntas, serta meminta kepolisian untuk memberantas judi, begal, dan kejahatan lainnya. Kabag OPS Polres Sergai menyatakan bahwa Kapolri menjadikan pemberantasan begal, judi, dan narkoba sebagai prioritas utama.
“Presiden telah menyatakan perang terhadap narkoba, dan dalam perang selalu ada yang kalah dan menang,” ungkap Kabag OPS. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kritik dari para demonstran.
Namun, kekecewaan kembali dirasakan oleh massa aksi karena surat perjanjian demonstrasi tidak ditandatangani oleh Kapolres Sergai, yang tidak dapat menemui mereka karena sedang dalam pertemuan Zoom. Massa juga mengusung spanduk bertuliskan “Peringatan Sergai Lagi Darurat”, “KPK Kapan Main Ke Sergai Ada Barang Ini”, dan “Sergai Darurat: Begal, Korupsi Penembakan, Judi, Usut Tuntas Proyek Alun-Alun Sergai Penjarakan”.
