Medan, kedannews.com – Untuk memperkuat posisi keuangan daerah dan Bank Sumut, para rekanan atau kontraktor yang mengerjakan proyek APBD harus diwajibkan menggunakan rekening Bank Sumut sebagai syarat kelengkapan dokumen proyek.
Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat posisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam persaingan dunia perbankan.
“Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut harus mengeluarkan kebijakan tersebut kepada Kepala OPD, KPA, dan PPK proyek APBD,” tegas Kader Partai Demokrat, Arief Tampubolon, di Medan, Senin, 17 Maret 2025.
Sebagai Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief menilai Bobby Nasution, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Sumut, juga bisa menginstruksikan kebijakan ini kepada Bupati dan Wali Kota di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Menurutnya, kebijakan mewajibkan rekening Bank Sumut untuk proyek APBD akan berdampak positif bagi keuangan daerah. Dengan begitu, Bank Sumut bisa bersaing dengan bank swasta dan bank milik pemerintah lainnya.
“Saat ini, Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang tergabung dalam Bank Himbara telah menyatu dalam Danantara. Selain itu, ada juga bank swasta dan BPD dari provinsi lain yang beroperasi di Medan. Ini bisa memengaruhi posisi keuangan daerah dan Bank Sumut,” jelasnya.
Jika tidak ada kebijakan dari Gubernur Bobby Nasution, lanjut lulusan Lemhannas RI ini, maka APBD Sumut bisa terdampak negatif terhadap posisi Bank Sumut.
“Proyek APBN di Sumut sudah jelas tidak menggunakan rekening Bank Sumut. Ditambah lagi kehadiran bank swasta dan BPD Aceh yang kini merambah luas di Kota Medan. Kabarnya, banyak rekanan APBD Sumut menggunakan Bank Aceh untuk proyek mereka,” ungkap Arief.
Ia pun berharap Bobby Nasution segera bersikap tegas dengan membuat kebijakan ini demi memperkuat posisi keuangan daerah dan Bank Sumut.
“Kebijakan ini sangat positif bagi Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota. Dampaknya akan terlihat dalam pembangunan daerah serta perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
