PemerintahanPolitik

Ketua DPC PD Medan Burhanuddin Sitepu: Gerakan Illegal Merebut Paksa Partai Demokrat Malapetaka Demokrasi

34
×

Ketua DPC PD Medan Burhanuddin Sitepu: Gerakan Illegal Merebut Paksa Partai Demokrat Malapetaka Demokrasi

Sebarkan artikel ini
Ketua DPC PD Medan Burhanuddin Sitepu: Gerakan Illegal Merebut Paksa Partai Demokrat Malapetaka Demokrasi
Ketua DPC PD Medan Burhanuddin Sitepu

MEDAN, kedannews.com – Ketua DPC PD Kota Medan Burhanuddin Sitepu menilai Gerakan Merebut Paksa Partai Demokrat yang diduga kuat melibatkan orang dekat Jokowi sebagai sebuah malapetaka demokrasi di Indonesia. Sebab upaya dimaksud merupakan perbuatan tak beradab dan tak bermoral yang sangat memalukan.

Ini adalah tindakan menghalakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dengan melucuti lawan-lawan politik. Selasa (02/02/2021).

Meski demikian, Burhanuddin menegaskan Gerakan Rebut Paksa Partai Demokrat tersebut dipastikan gagal karena faktor Illahi.

“Allah telah menunjukkan kepada Ketum AHY melalui kader-kader Demokrat baik di DPP, DPD dan DPC yang tak goyah dengan iming-iming untuk menghancurkan partai dan justru melaporkan rencana jahat tersebut.

Gerakan merebut paksa Demokrat itu yang sudah tercium secara dini berkat faktor Illahi , saat ini kata Burhanuddin bukan justru merapuhkan Partai Demokrat tetapi justru semakin meningkatkan soliditas kader bahkan simpati rakyat.

“Gerakan illegal untuk menjatuhan kepemimpinan AHY tentu bukan saja terdeteksi oleh DPP PD tetapi juga terbaca oleh rakyat sebagai bagian dari rejim saat ini untuk melanggengkan kekuasaan di Pemilu mendatang.

“Mengapa Partai Demokrat yang digoyang? Kan ini yang menjadi pertanyaannya.

Jawabnya adalah karena Partai Demokratlah yang saat ini dirasakan rakyat memperjuangkanapa yang menjadi harapannya.

Di saat partai dan elit politik lainnya sibuk berlomba berbagi kekuasaan, Partai Demokrat yang konsisten berkoalisi dengan rakyat,” ucap Burhanuddin Sitepu.

Ketua FPD DPRD Medan ini menganjurkan Presiden Jokowi untuk membalas surat Ketum AHY terkait dugaan keterlibatan orang dekatnya.

Apalagi dalam penjelasan Moeldoko yang disiarkan media jelas terungkap keberadaannya yang terlibat menerima kunjungan kelompok Gerakan Merebut Paksa Partai Demokrat.

“Moeldoko itu harus tau bahwa keberadaannya dimana pun tak bisa terlepas sebagai kepala staf kepresidenan.

Itu artinya jika ia menerima orang-orang yang ingin berbuat illegal di Partai Demokrat maka publik menilai sikap Moeldoko itu adalah atas perkenan Jokowi.
Tidak bisa seperti penjelasan Moeldoko yang menyebut itu adalah tindakan pribadinya,” tegas Burhanuddin.

Untuk tidak mencoreng kredibilitas Jokowi, Burhanuddin meminta presiden menindak Moeldoko setidaknya memberi peringatan kepadanya atas sikap yang tak etis itu.

Burhanuddin juga meminta seluruh kader Demokrat di Kota Medan atau di mana pun berada untuk tetap menjaga soliditas serta tidak terpancing dengan gerakan illegal dimaksud. (sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *