Medan, kedannews.com – Di momen peringatan Hari Pahlawan, Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, menegaskan dukungannya terhadap instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Dukungan ini sejalan dengan arahan tegas yang disampaikan Presiden Prabowo melalui Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Menteri Meutya Hafid menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung, dan Polri untuk bersinergi mengatasi dan memberantas segala bentuk judi online. “Terkait judi online, kita sudah mendengar langsung dari beliau, Presiden Prabowo. Beliau menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online, bukan malah membantu praktik tersebut. Pesan beliau kali ini adalah agar semua jajaran bekerja sama dengan baik,” ungkap Meutya Hafid.
Di hari yang bersejarah ini, Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, turut merespons instruksi Presiden ini. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (10/11/2024), Wong Chun Sen menyatakan komitmennya mendukung penuh upaya pemberantasan judi online. “Sikat habis judi online di Indonesia, mendukung instruksi Presiden untuk menutup segala bentuk judi online,” ujar Wong Chun Sen selaku Ketua DPRD Medan periode 2024-2029 yang diperkuat oleh surat resmi dari DPP Partai PDI Perjuangan.
Namun, Wong Chun Sen tidak merinci langkah-langkah spesifik yang akan dilakukan di wilayah Medan terkait dengan dukungannya ini, maupun upaya konkret dalam memerangi praktik judi online yang berdampak negatif bagi masyarakat. Ditanya soal langkah taktis yang akan diterapkan di Medan, ia hanya menyatakan bahwa instruksi presiden harus ditaati oleh semua pihak terkait.
Arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait pemberantasan judi online menjadi perhatian nasional, terutama di tengah maraknya laporan mengenai dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini. Pemerintah pusat kini mengharapkan seluruh pemimpin daerah turut serta secara aktif dan nyata dalam mendukung kebijakan ini agar pelaksanaan di lapangan bisa lebih maksimal.
