Lintas OrganisasiNasional

Ketum SMSI Pusat: Negara Ini Sakit Karena Persnya Sakit

26
×

Ketum SMSI Pusat: Negara Ini Sakit Karena Persnya Sakit

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum (ketum) SMSI Pusat Firdaus saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI, di Ancol, Jakarta, Senin (19/2) malam. Rakernas ini diikuti pengurus 38 Provinsi di Indonesia. (kedannews.com/ist)

JAKARTA, kedannews.comSerikat Media Siber Indonesia (SMSI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbitkan Peraturan Pengganti (Perpu) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum (ketum) SMSI Pusat Firdaus saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI, di Ancol, Jakarta, Senin (19/2) malam. Rakernas ini diikuti pengurus 38 Provinsi di Indonesia.

“Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sakit karena persnya sakit. Penting adanya penataan ulang,” kata Firdaus.

Firdaus menjelaskan, Sekarang ini terdapat perubahan perilaku. Masyarakat menjadi yang memproduksi informasi, bahkan kemudian mengubah media menjadi konsumen, tentu ini mengindikasikan bahwa media yang tidak beradaptasi akan tertinggal.

Seiring dengan itu, kata Firdaus, bergesernya peran media, kemudian diperparah dengan lahirnya konsep Perpres tentang Publisher Right yang menjadi ancaman terhadap kemerdekaan pers dan bisnis ribuan media startup.

“Perpres tersebut tampaknya lebih melindungi media arus utama dan para pemegang kepentingan besar, sehingga mengancam eksistensi media startup dan mengurangi esensi media sebagai pilar keempat,” kata Firdaus.

Menurut dia, SMSI memandang Perpres Publisher Right berbanding terbalik dengan penerbitan perppu UU kedaulatan digital yang menjadi penting karena mencerminkan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengatur lingkungan digital yang terus berkembang pesat.

“UU kedaulatan digital dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang timbul dalam dunia digital, seperti keamanan data, privasi, kejahatan cyber, dan pengaturan konten online,” tegasnya.

Firdaus mengatakan, bahwa sikap SMSI ini adalah bagian dari upaya menyelamatkan hidup 2.000 lebih media startup dan media kecil yang bernaung di SMSI. Menurut Dia, UU kedaulatan digital merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kedaulatan negara dalam ranah digital.

“Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan penggunaan data, perlindungan privasi online, keamanan cyber, regulasi platform digital, serta pengelolaan konten digital yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat,” sebutnya.

Dia menegaskan, dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital, pemerintah dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan digital.

“Ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan dapat diandalkan bagi masyarakat dan bisnis,” sebutnya.

Dalam Rakernas yang berlangsung, Forum Rapat Kerja Nasional juga membahas beberapa hal. Forum Rakernas menilai, UU kedaulatan digital juga dapat menjadi landasan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di era digital ini, dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor dalam mengembangkan teknologi dan layanan digital.

Kemudian, UU kedaulatan digital relevan dengan persoalan yang dihadapi media startup terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak cipta, dan keberlanjutan bisnis mereka dalam lingkungan digital yang semakin kompleks.

“Jika Perpres Publisher Right diberlakukan tanpa kerangka hukum yang kuat seperti UU kedaulatan digital, media startup rentan terhadap dampak negatif, termasuk,” demikian terungkap di Rakernas SMSI.

Pembatasan hak cipta, Perpres Publisher Right memberikan keleluasan yang lebih besar kepada penerbit arus utama atas konten yang dihasilkan, mengurangi akses dan kemampuan media startup untuk menggunakan dan mendistribusikan konten secara bebas. UU kedaulatan digital dapat membantu memastikan bahwa hak cipta diatur dengan adil dan seimbang, melindungi kepentingan media startup.

Ketergantungan pada platform besar, Media startup mungkin terpaksa mengandalkan platform besar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi distribusi konten online. UU kedaulatan digital dapat mengatur platform-platform ini untuk memastikan bahwa kepentingan media startup diakui dan dilindungi dalam lingkungan digital.

Pembatasan yang diakibatkan oleh Perpres Publisher Right dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis media startup, mengurangi pluralitas media dan keragaman opini dalam masyarakat. UU kedaulatan digital dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan media startup, sehingga memastikan keberlanjutan ekosistem media yang sehat dan beragam.

Dengan demikian, UU kedaulatan digital menjadi penting dalam melindungi kepentingan media start up dan memastikan keberlangsungan mereka dalam menghadapi tantangan dari regulasi seperti Perpres Publisher Right.

Pada bagian lain penerbitan perppu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers penting untuk menata ulang kehidupan pers di Indonesia karena adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam era digital seperti sekarang ini. Selain itu, perppu ini penting,

Agar masyarakat pers, tidak tercerabut dari akar kemerdekaan pers akibat ulah ‘predator’ media yang berwajah pers.
Perlunya adaptasi kemerdekaan pers terhadap perkembangan teknologi merupakan salah satu alasan mengapa hal ini harus dilakukan.

UU No. 40 tentang Pers yang telah ada mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri pers di era digital. Dengan menerbitkan perpu sebagai penggantinya, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.

Selain itu UU pengganti ini memberi perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai aspek yang sangat penting dalam demokrasi. Dengan menata ulang kehidupan pers melalui perpu, pemerintah dapat memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan dilindungi, sambil tetap memperhatikan aspek-aspek lain seperti tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik.

Perpu baru juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang lebih kuat dalam melindungi jurnalis dan media dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas profesi jurnalistik.

Dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih kondusif, perpu baru dapat memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan industri pers, termasuk media startup. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan kompetitif bagi pelaku industri pers di Indonesia.

Dengan demikian, penerbitan Perppu sebagai Pengganti UU No. 40 tentang Pers dapat menjadi langkah penting dalam menata ulang kehidupan pers di Indonesia agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Oleh karena itu, forum Rapat Kerja Nasional SMSI mengajukan permintaan kepada Presiden, Pertama, membuat Perpres baru atau memperbarui UU IT dengan menerbitkan Perpu UU Kedaulatan Digital.

Kedua, mengatur kembali kehidupan masyarakat pers dengan menerbitkan Perppu sebagai Pengganti UU No. 40 tentang Pers.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *