Medan, kedannews.com – Pemerintah Kota (Pemko) Medan turut serta dalam Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) pada aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Acara ini digelar secara daring melalui Zoom di Command Center, Kantor Wali Kota Medan, pada Rabu (5/3/25).
Dalam kegiatan ini, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Medan, Wiriya Al-Rahman, yang hadir bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Medan. Turut mendampingi, antara lain:
- Kepala Bappeda Medan, Benny Iskandar
- Kepala BKDPSDM Medan, Subhan Fajri Harahap
- Kadis Dukcapil Medan, Baginda P. Siregar
- Kadis PMPTSP Medan, Nurbaiti Harahap
Acara dibuka dengan pemaparan materi pencegahan korupsi oleh Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo dari pihak KPK RI. Peluncuran Indikator IPKD MCP 2025 secara resmi dilakukan oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, disaksikan oleh seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
MCP sendiri merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya MCP, diharapkan dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal dan meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.
Sekda Kota Medan, Wiriya Al-Rahman, menyampaikan bahwa Pemko Medan menyambut baik peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam aplikasi MCP. Menurutnya, MCP yang mulai diterapkan sejak 2018 telah membantu banyak pemerintah daerah, termasuk Kota Medan, dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi.
“MCP yang diluncurkan oleh KPK RI sejak tahun 2018 telah diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan. Ini adalah langkah konkret untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Wiriya Al-Rahman.
Dengan adanya IPKD MCP 2025, Pemko Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi agar tata kelola pemerintahan semakin bersih, efektif, dan profesional.
