Medan, kedannews.com – RS Prima Husada Cipta Medan melakukan kunjungan ke kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Senin (8/5) di Pancoran, Jakarta. Pelaksanaan audiensi ini terkait laporan RS PHC Medan selaku fasilitas kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI)
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Perwakilan BP2MI yakni Benny Rhamdani selaku Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dra. Lysmia Elita, MM selaku Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika, dr. Nova Novianti Nst selaku perwakilan dari Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Kemudian, perwakilan dari PT Prima Husada Cipta Medan, Aprilla Dwison selaku Plt. Dirut PHCM, Devi Windari selaku SVP Pemasaran, dr. Ausvin Geniusman selaku Plt. Ka RS, dan Ahmad Sofyan selaku SVP Keuangan dan Umum.
Pada pertemuan ini, dinyatakan RS PHC Medan telah secara resmi bekerja sama dengan BP2MI sebagai sarana kesehatan yang dapat melayani pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran di wilayah Sumatera Utara.
Kegiatan pemeriksaan kesehatan juga telah dilaksanakan untuk program pemerintah G to G CPMI tujuan Jepang MCU II EPA Batch XVI pada hari ini 08 Mei 2023 di RS PHC Medan sebanyak 73 orang. Program G to G merupakan kerja sama antar pemerintah atau government to government, di mana Indonesia akan mengirimkan penempatan tenaga kerja profesional ke negara penempatan.
Terkait layanan pemeriksaan kesehatan RS PHC Medan untuk CPMI tentunya terstandarisasi sesuai BP2MI dan negara penempatan, dengan layanan terbaik yang diberikan tenaga kesehatan, fasilitas khusus untuk pemeriksaan CPMI, dan laboratorium yang sesuai standar nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PME). Dengan memberikan pelayanan terstandarisasi dalam pemeriksaan CPMI, dipastikan hasil yang diberikan kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.
CPMI yang berangkat dipastikan dalam keadaan prima sesuai dengan syarat keberangkatan pekerja migran, validitas dari hasil pemeriksaan yang dilakukan RS PHCM ini pun secara tidak langsung menjadi dukungan untuk pemerintah dalam hubungan bilateral serta menyokong devisa negara.
