Medan, kedannews.com – Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini diambil atas arahan langsung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara buka bersama kader PDIP di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, pada Sabtu (15/3/2025) malam.
“Ini arahan dari Ibu Ketua Umum (yang) melihat kondisi dan dinamika politik yang kita hadapi sekarang ini, bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Rapidin.
Namun, ada satu hal yang menarik perhatian. Rapidin secara terang-terangan tidak menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pernyataannya. Bahkan, ia mengaku sengaja tidak melakukannya.
Sengaja Tak Sebut Nama Gibran
“Saya sengaja tidak menyebutkan Pak Gibran-nya,” ungkap Rapidin, yang sontak disambut gelak tawa para kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut.
Usai kegiatan, Rapidin menjelaskan alasannya. Ia mengungkit sejarah kelam hubungan PDIP dengan Gibran, yang pernah dipecat dari partai.
“Jadi ya bagaimanapun semua tahu kan sejarahnya. Ini dalam posisi saya mengucapkan itu tadi sehubungan dengan bagaimana PDIP ini dizalimi. Bagaimana perlakuan hukum yang tidak adil, ini yang menjadi catatan bagi kami kader PDIP,” tandasnya.
Meski begitu, Rapidin menegaskan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo tetap terjalin baik. Oleh karena itu, PDIP akan tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Dukung Prabowo, Tapi Tetap Kawal Pemerintahan
Dalam sambutannya, Rapidin mengingatkan para anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumut untuk tetap menjalankan fungsi check and balance, meskipun PDIP telah menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo.
“Kita tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, tetapi PDIP merupakan partai satu-satunya yang menjalankan check and balance terhadap jalannya pemerintahan sekarang ini,” tegasnya.
Ia juga berpesan agar para legislator PDIP tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan di seluruh daerah.
“Ibu Ketua Umum mengatakan, bersuara untuk kebenaran, kejujuran, dan untuk integritas,” tutup Rapidin.
