Medan, kedannews.com – Seribuan warga memadati Lapangan Jalan Selamat Lurus Ujung, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, dalam acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Minggu (11/5/2025). Acara ini digelar oleh Anggota DPRD Kota Medan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Puskesmas, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan.
Dalam pemaparannya, Godfried menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, hingga kesempatan kerja.
Program UHC: Akses Kesehatan Gratis untuk Semua Warga Medan
Godfried menyampaikan bahwa warga Medan kini dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) hanya dengan menunjukkan KTP dan KK yang telah berdomisili lebih dari tiga bulan. Program ini berlaku secara nasional dan setara dengan BPJS Kesehatan kelas 3.
Ia menegaskan bahwa warga yang memiliki tunggakan BPJS tetap bisa dilayani. “Selama ada KTP dan KK Medan, dan sudah berdomisili lebih dari tiga bulan, bisa langsung mendaftar ke Puskesmas tanpa melihat status tunggakan BPJS,” katanya.
Pendidikan Dijamin hingga Kuliah, Sekolah Rakyat Siap Dibuka Tahun Depan
Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan berbagai program untuk menjamin pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, seperti KIP, PIP, dan Dana BOS. Godfried juga menyoroti pentingnya pencatatan data siswa dalam sistem Dapodik agar tidak kehilangan akses bantuan saat pindah sekolah.
Menanggapi pertanyaan dari Erni br Hutagaol, yang menanyakan soal Sekolah Rakyat, Godfried menjelaskan bahwa program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026, berlokasi di UINSU Jalan Sutomo. Sekolah ini akan membuka jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta menyediakan asrama gratis.
“Sekolah ini khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, dan akan bekerja sama dengan Dinas Sosial. Syarat utamanya adalah benar-benar berasal dari keluarga prasejahtera, dan akan diverifikasi terlebih dahulu,” jelasnya.
Keringanan PBB Bisa Diajukan, Syarat dan Lokasi Disampaikan Lengkap
Pertanyaan dari Imelda br Gurning mengenai keringanan **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dijawab oleh Godfried secara terbuka. Ia menyebutkan bahwa syarat pengajuan keringanan adalah fotokopi KTP, SPPT PBB, slip gaji, dan surat permohonan.
“Pengajuan bisa dilakukan di UPT Dispenda sesuai wilayah tempat tinggal atau langsung ke Bapenda di Jalan Titi Kuning. Tapi ingat, batas waktu pengajuan permohonan adalah sampai 31 Mei, sedangkan pembayaran PBB maksimal 31 Agustus,” ungkapnya.
Pelatihan Kerja Gratis, Harapan Baru untuk Pemberdayaan Ekonomi
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi warga, Pemerintah Kota Medan menyediakan pelatihan keterampilan gratis melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, seperti pelatihan menjahit, tata rias salon, teknisi AC, dan mesin ringan. Pelatihan ini ditutup pada 14 Mei 2025, dan para peserta akan langsung disalurkan ke dunia kerja.
Namun, April br Ginting, salah satu peserta, menyuarakan harapannya agar pelatihan ini tidak membatasi usia peserta. “Saya mohon supaya tidak ada batas usia, karena banyak warga yang masih ingin belajar meski sudah berumur,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Godfried menyampaikan bahwa masukan tersebut akan diteruskan ke Dinas Ketenagakerjaan. “Minimal usia saat ini adalah 18 tahun, tapi kami akan dorong agar ke depan tidak ada batasan yang terlalu ketat, selama peserta serius ingin belajar dan bekerja,” tegasnya.
Program Bedah Rumah dan Bantuan Sosial Lainnya
Pemerintah juga meluncurkan program *bedah rumah* bagi warga miskin, dengan syarat utama rumah yang akan diperbaiki memiliki *bukti kepemilikan sah* seperti sertifikat atau surat keterangan dari camat. Program ini disalurkan melalui kelurahan.
Selain itu, bantuan lain seperti *beras raskin dan bantuan sosial tunai* juga tersedia, namun saat ini sedang dilakukan verifikasi ulang data penerima agar tepat sasaran.
Tanya Jawab Interaktif dan Penegasan Komitmen Pemerintah
Sejumlah warga lainnya juga mengajukan pertanyaan, seperti mekanisme pengurusan UHC bagi warga yang tidak bisa berjalan, serta kejelasan seleksi jalur prestasi masuk SMP. Godfried menjelaskan bahwa untuk pasien yang tidak bisa datang ke Puskesmas, keluarga bisa membawa formulir dan bukti video kondisi pasien.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian souvenir serta konsumsi kepada seluruh peserta. Godfried berharap kegiatan ini bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan hak-hak yang telah dijamin oleh pemerintah.
Seusai melaksanakan Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Anggota DPRD Medan dari Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, MM, mengungkapkan bahwa terdapat lima komponen penting yang disiapkan pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan.
“Kebetulan Perda No. 5 Tahun 2015 mencakup lima komponen, yakni bantuan pangan, bedah rumah, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Menariknya, dua hari sebelum sosialisasi, Dinas Tenaga Kerja telah mengumumkan pembukaan pelatihan kerja untuk empat bidang keahlian: tata rias, tata busana, pendingin AC, dan bengkel ringan.
“Pendaftarannya ditutup tanggal 14 ini. Yang ikut pelatihan akan diberi ijazah dan langsung dicarikan pekerjaan oleh Pemko Medan. Jadi, begitu tamat pelatihan, tidak menganggur,” ujar Drs. Godfried. Ia menghimbau agar warga segera mendaftar ke Kantor Dinas Tenaga Kerja di Jalan Sei Wampu dengan usia minimal 18 tahun.
Ketika ditanya soal kuota peserta, ia menjelaskan, “Jumlahnya tidak dibatasi. Pelatihan berlangsung selama 20 hari, dan setelah itu peserta langsung mendapat pekerjaan.”
Selain pelatihan kerja, pemerintah kota juga mendorong masyarakat untuk mendaftar program Universal Health Coverage (UHC). Drs. Godfried menekankan pentingnya warga membawa fotokopi KTP dan KK serta materai 10 ribu ke Puskesmas untuk mendaftar.
“Jangan nanti pas sakit langsung ke rumah sakit cuma bawa KTP dan KK, itu kan mempersulit administrasi. Sebaiknya daftarkan dulu saat waktu senggang,” ujarnya.
Dalam bidang pendidikan, ia menjelaskan ada tiga program utama: KIP, PIP, dan dana BOS. Untuk jenjang SD, bantuan diberikan melalui KIP. Namun, ketika siswa naik ke SMP, mereka harus terdaftar di Dapodik.
“Ada juga yang bertanya soal Sekolah Rakyat (SR). Ini menarik. Sekolah Rakyat akan dimulai tahun ajaran 2025-2026 di UINSU Sutomo, dan akan disediakan asrama untuk siswa yang benar-benar tidak mampu,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah anak-anak jalanan juga bisa mengakses Sekolah Rakyat tersebut, Drs. Godfried menjawab, “Iya, boleh. Boleh sekali.”
Terkait program bedah rumah, ia menjelaskan bahwa warga bisa mendaftar jika memiliki sertifikat atau SK Camat sebagai bukti kepemilikan tanah.
“Tidak semua biaya ditanggung pemerintah, tapi sekian persen akan dibantu, asalkan status kepemilikannya jelas,” tegasnya.
Dengan adanya berbagai program ini, Drs. Godfried Effendi Lubis berharap masyarakat Medan, khususnya kalangan tidak mampu, dapat lebih proaktif memanfaatkan peluang yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup.
